Pengadilan Tinggi Surabaya Bebaskan Novena Husodho, Nyatakan Perkara Masuk Ranah Perdata
Surabaya, Radarhukum.id – Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya mengabulkan permohonan banding yang diajukan Novena Husodho, petinggi PT Anugerah Satya Abadi (ASA), dalam perkara dugaan praktik pialang tanpa izin. Putusan tersebut sekaligus membatalkan vonis Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam perkara Nomor 2728/Pid.Sus/2025/PN.Sby.
Dalam amar putusan banding yang dibacakan, Kamis (18/6/2026), Majelis Hakim menyatakan menerima permohonan banding penasihat hukum terdakwa, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, serta menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa masuk dalam ranah hukum perdata.
Majelis Hakim juga menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) kepada Novena Husodho dan memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.
Selain itu, pengadilan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya.
Penasihat Hukum Novena Husodho, Saur Oloan Hamonangan Situngkir, SH., MH., CLA., CIL., CPL., menyambut baik putusan tersebut. Menurutnya, sejak awal pihaknya meyakini perkara yang menjerat kliennya bukan merupakan tindak pidana.
“Putusan ini menegaskan bahwa perkara yang dituduhkan kepada klien kami bukan tindak pidana, melainkan murni perkara perdata. Ini adalah bentuk keadilan yang kami perjuangkan sejak awal,” ujar Saur Oloan.
Ia menilai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah objektif dalam menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
"Kami melihat Majelis Hakim sangat objektif dalam menilai fakta persidangan. Tidak ada dasar untuk mempidanakan klien kami,” katanya.
Pihaknya saat ini juga tengah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna menindaklanjuti proses administrasi pembebasan kliennya.
“Kami berharap proses administrasi berjalan cepat sehingga klien kami dapat segera menghirup udara bebas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Saur Oloan juga menyoroti adanya perbedaan antara putusan yang dibacakan dalam persidangan tingkat pertama dengan dokumen putusan tertulis yang diterima pihaknya.
“Dalam persidangan kami mendengar vonis 10 bulan penjara, namun dalam dokumen tertulis tercantum satu tahun. Ini tentu menjadi pertanyaan yang perlu ditelusuri,” ungkapnya.
Menurutnya, tim kuasa hukum akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab perbedaan tersebut.
“Kami akan menelusuri apakah ini murni kesalahan administratif atau terdapat hal lain yang perlu dikaji lebih jauh,” katanya.
Sebelumnya, dalam persidangan di PN Surabaya, tim penasihat hukum menghadirkan tiga orang saksi ahli. Salah satunya Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Dr.
Suparji, yang menyatakan unsur niat jahat (mens rea) dalam perkara tersebut tidak terpenuhi.
Menurut ahli, pengembalian dana yang telah dilakukan menunjukkan adanya itikad baik sehingga unsur niat jahat menjadi gugur.
Saur Oloan juga menegaskan seluruh alat bukti yang diajukan JPU tidak mampu membuktikan adanya unsur pidana sebagaimana didakwakan.
“Tidak ada bukti penawaran maupun analisa yang dilakukan oleh klien kami. Tuduhan tersebut tidak berdasar,” tegasnya.
Ia juga menilai tuduhan terkait pembocoran rahasia tidak relevan karena PT ASA tidak pernah memperoleh penunjukan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan.
Menutup keterangannya, Saur Oloan menyampaikan apresiasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menurutnya mencerminkan penegakan hukum yang lebih adil dan objektif.
“Alhamdulillah, majelis hakim mengabulkan banding klien kami. Kami mengapresiasi putusan ini sebagai langkah maju dalam penegakan hukum yang berkeadilan,” pungkasnya.