Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Terkuak, Delapan Advokat Kawal Gugatan Daeng Malewa di PTUN Tanjungpinang
Merdekapos.co.id, Batam – Sebanyak delapan advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Batam mendampingi Daeng Malewa korban dugaan praktik mafia tanah di Tanjung Batu, Kabupaten Karimun, menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang. Gugatan tersebut diajukan terkait penerbitan sertifikat hak atas tanah seluas 11.615 meter persegi. Daeng Malewa menegaskan tanah tersebut merupakan haknya berdasarkan riwayat penyerahan dan penguasaan fisik tanah.
Perkara tersebut kini memasuki agenda sidang persiapan kedua di PTUN Tanjungpinang. Delapan advokat yang memberikan pendampingan hukum yakni Masrina Dewi, S.H., M.Sos., Ifanko Putra, S.H., Marihot Sidauruk, S.H., M.H., Deddy Gunawan, S.H., M.H., Eva S.K. Sihombing, S.H., Asbariansi, S.H., Muhammad Firmansyah, S.H., dan Jimmy Anwar, S.H.
Tanah yang menjadi objek sengketa berlokasi di Jalan Sunaryo, Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kabupaten Karimun. Daeng Malewa melalui kuasa hukumnya mengungkapkan, tanah tersebut merupakan haknya yang diserahkan oleh Siti Nurjanah, istri almarhum M.N. Marala Wahid, yang merupakan sepupu Daeng Malewa. Penyerahan itu dilakukan setelah M.N. Marala Wahid meninggal dunia pada 1995, dan kemudian diperkuat dengan Surat Penyerahan tertanggal 15 Maret 2002. Namun diketahui terbit jual beli dengan memalsukan tandatangan almarhum Marala Wahid yang telah meninggal dunia. Tandatangan palsu dibuktikan dengan hasil uji forensik Polres Karimun.
Masrina Dewi, salah satu kuasa hukum mengatakan, sidang persiapan merupakan bagian dari tahapan pemeriksaan perkara di PTUN. Pihaknya berharap proses hukum berjalan secara objektif dan mampu memberikan keadilan bagi kliennya.
"Klien kami berniat mulia dimasa tuanya, yaitu berniat membangun masjid atau menghibahkan untuk pemakaman umum sebagian tanah miliknya itu, namun terbentur karena ternyata telah terbit serifikat atas nama orang lain. Kami berharap PTUN Tanjungpinang dapat memberikan keadilan, sehingga hak klien kami atas tanah tersebut dapat dipulihkan. Sebab, meskipun secara fisik tanah itu masih dikuasai, sertipikat hak atas tanah tersebut atas nama pihak lain," ujar Masrina.
Ia menegaskan, pihaknya menghormati kedudukan BPN Kabupaten Karimun sebagai tergugat dalam perkara tersebut. Namun, ia berharap BPN tidak semata-mata berorientasi mempertahankan keputusan administrasi yang telah diterbitkan, namun juga memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat yang berpotensi dirugikan.
"Kami berharap jangan sampai dalam mempertahankan produk hukum yang diterbitkan, BPN mengabaikan hak masyarakat. Semoga BPN Karimun dapat bersikap objektif," tegasnya.